Ketiga, topik yang diangkat sangat menarik. Bukan karena karena fenomenal, tapi relevan dengan persiapan KPU dalam proses verifikasi parpol calon peserta pemilu 2024.
Topik yang diangkat JPPR ini berkaitan dengan redefinisi kembali tentang kedaulatan politik. Apakah rakyat sebagai pemilik kedaulatan itu, atau partai politik (parpol).
Mustahil jika negara demokrasi tanpa parpol. Namun jika punya banyak parpol tapi negara itu tidak demokratis, tentu sebuah ironi.
Parpol disebut mandataris dari sang empunya kedaulatan yaitu rakyat. Rakyat memilih parpol untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan dan kekuasaan itu dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
Jika rakyat lapar, tidak sekolah karena berbiaya mahal, tidak tersedia lapangan pekerjaan tidak salah jika itu disebut tanggung jawab parpol.
Karena kerja parpol melalui utusannya di lembaga kekuasaan adalah merumuskan kebijakan publik dengan maksud menyelamatkan nasib rakyatnya, tidak terbelenggu pada berbagai kesulitan. Itulah sebabnya parpol itu selalu identik dengan demokrasi.
