Jakarta, BERITASULUT.co.id – Nama Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey terus mencuat mengisi pos Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpa RB) menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo.
Dikabarkan, Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan ini segera dilantik oleh Presiden Joko Widodo, setelah direstui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Kelak Olly menjabat Menpan RB, maka tantangan berat sudah menantinya di depan mata.
Ya, ia akan berhadapan dengan ribuan atau bahkan jutaan tenaga harian lepas (THL) atau honorer, karena kebijakan Kemenpan RB yang akan menghapus THL mulai tahun 2023 mendatang.
Karena itu, jika Olly menjabat Menpan RB maka THL meminta pemerintah memikirkan nasib mereka, apalagi yang sudah bekerja cukup lama.
“Jika THL dihapus, maka harus ada solusinya. THL yang masa pengabdiannya sudah lebih dari 5 tahun, diberikan kemudahan untuk jadi ASN atau PPPK,” ujar sejumlah THL di Kota Manado, Kamis (25/8/2022).
Mereka juga meminta pemerintah menghargai pengabdian para THL yang sudah lama bekerja membantu di pemerintahan. Solusi yang diberikan yakni mengikuti tes itu sama sekali tidak menguntungkan.
“Kalau bisa tak perlu mengikuti tes lagi,” tukas mereka.
Diketahui, pada tahun 2023 nantinya, pemerintah berencana meniadakan pegawai dengan status honorer di badan pemerintahan. Maka, hanya ada dua kelompok, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam situs resmi Kemenpan-RB, menjelaskan bahwa instansi pemerintah diberi batas waktu hingga 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer. Hal ini sesuai PP Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK.
