https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-5042428186675242

Komitmen ODSK Optimalisasi Pengelolaan Aset, Clay: 40 Bidang Aset Pemprov Sulut Tuntas Tahun Ini

  • Bagikan
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Clay Dondokambey memimpin rapat koordinasi terkait Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulut, yang digelar di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Jln 17 Agustus, Kota Manado, Selasa (9/7/2024).
Manado, BERITASULUT.CO.ID – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Clay Dondokambey memimpin rapat koordinasi terkait Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulut, yang digelar di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Jln 17 Agustus, Kota Manado, Selasa (9/7/2024).
Ia mengatakan, sebanyak 40 bidang aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut ditargetkan selesai di tahun 2024 ini.
Target itu merupakan prioritas dan komitmen Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (ODSK) untuk optimalisasi pengelolaan aset daerah.
“Target kita di tahun ini 40 bidang selesai, 40 bidang aset pemprov sudah selesai,” ujar Clay.
Ia menjelaskan, goals tersebut merupakan salah satu strategi IPA. Koordinasi antar stakeholder terkait menjadi tujuan utama agar realisasi komitmen pemerintah berjalan sesuai mekanisme yang diharapkan.
“Untuk peningkatan optimalisasi sertifikasi aset tanah milik pemprov kita tidak bekerja sendiri,” jelasnya.
Di akhir bulan Mei 2024 lalu, Pemprov Sulut bersama Kanwil Pertanahan dan pemerintah kabupaten/kota telah melakukan rapat koordinasi untuk membicarakan kendala pengelolaan aset di masing-masing daerah.
Lanjut Clay, Pemprov Sulut ditetapkan sebagai piloting untuk pengukuran indeks aset tahun 2022 yang dirilis 2023. Waktu itu hanya 10 Pemprov se-Indonesia. Kemudian di tahun 2024 ini berkembang menjadi 100 pemda.
Pemprov Sulut ketambahan dua daerah yakni Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung.
“Ini penting karena pengelolaan barang milik daerah salah satu area strategis dari pengukuran MCP, jadi diintevensi oleh KPK,” kata Clay
  • Bagikan