Airmadidi, BERITASULUT.co.id – Sukses Pemilu Tahun 2024 tidak bisa hanya ditentukan oleh penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), namun dibutuhkan kerja bersama semua stakeholder, terlebih partisipasi masyarakat.
Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Dr Ardiles Mewoh saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Pendidikan Politik Warga Gereja” yang digagas oleh Persekutuan Gereje-Gereja di Indonesia (PGI) bekerja sama dengan Sinode Am Gereja-Gereja Wilayah Sulawesi Bagian Utara dan Tengah (Sulutteng), yang digelar di GMIM Bukit Karmel Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Senin (4/9/2023).
Ia mengatakan Pemilu 2024 adalah sebuah ivent yang perlu melibatkan banyak orang, karena kerja pemilu harus dilakukan secara kolaboratif.
“Partisipasi itu bukan hanya nanti di TPS, pemilu ini adalah ivent yang harus melibatkan banyak orang. Kerja kolaboratif seluruh stakeholder harus dilakukan,” katanya.
Ardiles menjelaskan, Bawaslu diberikan tugas untuk melakukan pengawasan dengan menjalankan metode pencegahan dan penindakan.
“Dalam melaksanakan tugas pengawasan, kami melaksanakan metode pencegahan dan yang kedua penindakan. Komitmen kami pada Pemilu 2024 saat ini untuk mengedepankan pencegahan, dan kami berharap dengan metode ini pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu itu dapat diminimalisir,” katanya.
Ia juga menegaskan, jika memang ada potensi pelanggaran atau pelanggaran yang dilakukan bawaslu akan melakukan penindakan yaitu melalui penanganan pelanggaran administrasi atau penyelesaian sengketa proses pemilu.
“Contohnya belum lama ini setelah KPU Sulut menetapkan Daftar Calon Sementara, Bawaslu Sulut menerima 17 sengketa proses pemilu baik di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota. Ini semua telah kami proses sesuai dengan prosedur yang diatur,” ungkapnya.
