Manado, BERITASULUT.CO.ID – Adanya dugaan aksi pungutan liar (pungli) yang dilakukan Sekolah SMA Negeri 7 Manado mendapat perhatian serius dari Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut Pricilla Cindy Wurangian.
Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPRD Sulut dengan Mitra kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulut, Senin (3/2/25) siang, Ketua Fraksi Partai Golkar ini mengatakan bahwa memang pungli ini sangat sering terjadi dan sampai sekaran masih ada.
“Hal ini bukan hal yang baru dari tahun ke tahun, ada saja laporannya tetapi dari tahun ke tahun itu juga saya tidak menfollowup akhir cerita pungli itu sampai dimana. Saya melihat efek jerah yang diberikan oleh pelaku ini kurang tegas,” ujar Wurangian.
Ia mengatakan, dalam keluhan dari masyarakat, sekolah atau pelaku meminta dana peran serta masyarakat, dan sudah dipatok Rp150.000- Rp250.000 per bulan dan dikejar oleh sekolah.
“Ini sudah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Memang komite ada sukarela, itupun sukarela masih pun terjadi tarik menarik, karena kita punya masalah dimana tenaga guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah tidak cukup sehingga ada guru diluar SK gubernur,” ungkapnya.
Wurangian pun berharap ini bisa menjadi perhatian dari kepala Dinas Pendidikan.
“Saya berharap ini segera ditindaklanjuti, dan di berikan informasinya kepada kami,”terangnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Femmy Suluh mengatakan bahwa Dana peran serta itu secara regulasi dimungkinkan, tapi itu harus ada kesepakatan dengan orang tua.
“Ini tidak bersifat wajib, dan kalau orang tidak memberikan tidak ada konsekuensi apa-apa kepada anak-anak. Karenakan juga banyak orang tua yang ingin membantu sekolah. Dan kalau memang ada bukti terbukti pungli akan kami proses, karena kami tidak tolerir ada pungli disekolah,” tegas Suluh.
(IKA)
