Manado, BERITASULUT.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna dengan agenda Mendengarkan Penyampaian/Penjelasan Gubernur tentang Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulut Tahun Anggaran 2023, sekaligus Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tersebut dan Jawaban Gubernur Atas Fraksi.
Serta Penyampaian/Penjelasan DPRD terhadap 3 (tiga) Buah Ranperda Prakarsa DPRD tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ranperda Tentang Pemberdayaan Pemuda, dan Ranperda Tentang Perlindungan dan Pelestarian Danau Tondano.
Sekaligus Pendapat Gubernur Terhadap 3 (tiga) Buah Ranperda tersebut, serta Tanggapan Dan/Atau Jawaban Fraksi Terhadap Pendapat Gubernur.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut, Jumat (14/6/2024), dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andi Silangen SpB KBD didampingi Wakil Ketua Dr Victor Mailangkay SH MH dan Raski Mokodompit SH.
Silangen mengatakan, keberhasilan yang merupakan bukti nyata komitmen pemimpin daerah yakni Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw (ODSK) dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat Sulut.
ODSK juga memberi harapan baru bagi masa depan Bumi Nyiur Melambai tercinta yang dirasakan hingga saat ini lewat program-program inovatif, di antaranya pengembangan sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan, serta pelatihan keterampilan bagi para pemuda, kewirausahan dan berbagai investasi baru.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Sulut pada beberapa waktu yang lalu, jumlah angka kerja Sulut berdasarkan survei angkatan kerja nasional (sakernas) pada Februari 2024 sebanyak 1,34 juta orang, naik 26,13 ribu orang dibanding Februari 2023.
“Tingkat partisipasi angkatan kerja naik sebesar 0,67 persen poin,” ujar SIlangen.
Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka februari 2024 sebesar 5,98 persen, turun sebesar 0,21 persen poin dibanding februari 2023.
Dikatakannya, ini menjadi bukti bahwa kepemimpinan ODSK berhasil mencatatkan penurunan signifikan dalam upaya menekan tingkat pengangguran. Kerjasama dengan sektor swasta dan peningkatan infrastruktur, turut memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan banyak lapangan kerja.
“Atas dasar itulah, DPRD Sulut terus berkomitmen mendukung arah kebijakan pemerintah kita,” kata Silangen.
Sementara itu Gubernur Olly dalam pidatonya bertekad meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga bisa memberi dampak pada upaya mensejahterakan warga Bumi Nyiur Melambai.
“Pelaksanaan APBD sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan warga Sulut,” ujarnya.
Menjadi kebanggaan juga, berdasarkan pemeriksaan BPK-RI, pengelolaan APBD Sulut selalu meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun terakhir. Di mana delapan di antaranya di masa pemerintahan ODSK.
Gubernur Olly juga mengatakan, komponen APBD maju signifikan yang berdampak para laju gerak pembangunan daerah.
“Ini juga tak lepas dari dukungan, masukan konstruktif seluruh fraksi, DPRD Sulut,” katanya.
Terkait pelayanan publik, Gubernur Olly mengatakan kalau kualitasnya wajib ditingkatkan.
“Kita akan melakukan langkah-langkah kongkret untuk memastikan pelayanan publik lebih baik dan efisien. Kami yakin dan sadar itu kunci mendorong kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Kemudian, ODSK bertekad mewujudkan pengelolaan keuangan keuangan daerah yang transparan.
“Kami komitmen soal transaparansi dan tepat sasaran sehingga maksimal bagi masyarakat,” katanya.
Terakhir, Gubernur Olly mengungkapkan, pembangunan infrastruktur tetap jadi prioritas. Soal infrastruktur, tidak hanya harus merata tapi terjamin kualitasnya. “Infrastruktur yang baik akan mendorong ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” tukasnya.
Hadir dalam rapat paripurna ini, antara lain para anggota DPRD Sulut, Wagub Steven Kandouw, Sekprov Steve Keppel dan jajaran pejabat Pemprov Sulut, Plt Sekretaris DPRD Sulut Weliam Niklas Silangen, dan Forkopimda Sulut.
(ADV)
