Manado,BERITASULUT.CO.ID– Dinonaktifkan penerima bantuan iuran atau PBI program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dan ini berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Hal ini pun Mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene.
Kepada wartawan, Legislator Partai NasDem Dapil Sulawesi Utara ini mengatakan bahwa saat ini pihaknya akan segera memanggil Kementerian Sosial untuk hearing.
“Komisi IX punya sikap, namun untuk terkait dengan pendataan itu adanya di Komisi VIII Mitra kerjanya adalah kementrian sosial. Jadi kami sudah menyurat ke Komisi VIII untuk kami akan mengundang Menteri Sosial, BPS, kemudian Mendagri. Jadi kasusnya sudah bersurat hari ini untuk meminta Izin ke Komisi VIII dan kami akan mengadakan rapat untuk membicarakan apa yang terjadi,”ungkap Runtuwene,Senin (9/2/2026).
Felly pun mengakui bahwa untuk APBN pada tahun 2025 46 Triliun untuk PBI dan selisi iuran pertahun 2025. Tahun 2026 di tanda tangani tahun lalu di penghujung tahun itu ketambhan 10 Triliun.
“Bayangkan ini sudah di tambah 10 Triliun. Sementara saat ini orang yang sakit sudah harus operasi tiba-tiba di hentikan walaupun ada bahasa tidak apa-apa nanti akan diteruskan. Bagaimana mau di teruskan merekkan tahu aturan, kalau misalkan tidak di bayar dalam proses ini nanti disalahkan siapa. Nanti disalahkan RS, jadi RS juga menjaga untuk kedepan mereka tidak terlalu dalam,”terang FER.
Lanjutnya, Sekali lagi katanya dengan tegas bahwa mereka sudah menyurat dengan resmi untuk mengadakan rapat dengn menteri-menteri terkait.
“Jadi bukan hanya menteri kesehatan. Keranw jujur ini keputusan secara tiba-tiba, dan ini semua mencari. Ini ada apa dengan menteri Kesehatan, tapi banyak orang yang tidak paham bahwa data ini dengan cleansingnya, ini bukan ada di Komisi IX, cleansingnya data ini ada di Kementrian Sosial makananya kami akan panggil kementrian Sosial. Kami akan pertanyakan apa yang terjadi, kenapa tiba-tiba di putuskan seperti ini. Sekali lagi menyangkut data ini ada di Kementrian Sosial,”ungkap FER.
Selain itu dikatakannya bahwa, dalam rapat nanti akan ditayangkan secara Live.
“Masyarakat Indonesia bisa melihat secara langsung tayangan lewat Live Streaming. Karena tujuan rapat ini untuk menanyakan apa yang terjadi kenapa tiba-tiba hanya sepihak cleansing datannya,”pungkasnya.
(IKA)
