Manado,BERITASULUT.CO.ID– Bantuan Dinas Pertanian dan Peternakan untuk Masyarakat Sulawesi Utara (Sulut) saat ini sangat minim, dikarenakan dalam dua tahun berturut adanya efisiensi anggaran.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Sulut Angelia Wenas dalam rapat Komisi II DPRD Sulut bersama Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulut, di ruang rapat komisi II, Senin (2/3/2026).
Legislator Partai Demokrat dapil Bolmong Raya ini pun berharap agar Dinas Pertanian dan Peternakan untuk proaktif melihat peluang yang ada di pemerintah Pusat.
“Minggu lalu saya mengadakan kunjungan kerja (kunker) ke Kementrian Dirjen Pertanian dan Peternakan,mereka mengeluhkan koordinasi yang tidak terlalu baik dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulut. Karena mereka meminta data saja sangat sulit. mereka pun menyampaikan dan meminta tolong sampaikan kepada ibu Kadis Pertanian dan Peternakan sangat sulit komunikasinya, dan berbeda dengan kadis Sebelumnya,”terang Wenas.
Dalam pertemuan juga tersebut Wenas mempertanyakan soal Program layak terintegrasi.
“Ini kalau ada upaya dan koordinasi yang baik saya rasa itu dapat terealisasi. Provinsi Gorontalo saja dapat kenapa kita tidak. Karenakan program ini mendukung program pemerintah Pusat nasional dalam Menunjang program ekonomi dan menjaga ketersediaan stok daging ayam di daerah kita. Banyak telur dari luar masuk di daerah kita, dan kualitas telur itu kita tidak tahu,”jelasnya.
Ia pun berharap Dinas Pertanian dan Peternakan mengontrol hasil peternakan dari luar daerah yang masuk ke daerah kita.
“Karena kita tahu bersama pakan ternak naik drastis. Mulai dari jagung dan pakan lainnya. Kalau tidak di kontrol kasian peternak-peternak yang ada di Sulut. Saya harap Dinas memperhatikan soal ini agar harga jual ternak kita tetap stabil,”pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Plt Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut Stella Taju menyampaikan bahwa terima kasih atas informasi yang telah disampaikan soal adanya missing antara Kementrian Dinas Pertanian dan Peternakan sulut.
“Terima kasih atas informasi yang telah disampaikan,supaya kedapan akan lebih proaktif membangun komunikasi dengan Pemerintah pusat,”tandasnya.
(IKA)
